Menakar Kebijakan BBM Satu Harga Untuk Indonesia Lebih Produktif dan Berkeadilan

Tidak mudah menjalani kehidupan normal di tanah Papua. Selain faktor geografis yang sangat berat sehingga menyulitkan akses ke fasilitas umum, makanan juga menjadi kendala yang sangat mempengaruhi kesehatan pekerja. Begitulah cerita singkat suami yang sempat bertugas di pegunungan Jayawijaya selama 6 bulan lamanya. Jika normalnya di tanah Jawa hanya butuh 7000 saja perut sudah terisi penuh, disana minimal harus mengeluarkan uang konsumsi 30.000 untuk sekali makan, wowww. Bisa dibayangkan, jika selama itu hampir setiap hari suami dan kawan-kawan lebih sering menkonsumsi mie instan tentu saja sangat berdampak pada kesehatan dan produktifitas kerja. Lantas bagaimana kualitas kesejahteraan masyarakat Papua yang setiap hari tak memperoleh gizi semestinya, jika semuanya serba mahal. Tak hanya di Papua namun juga didaerah-daerah lain terutama daerah terpencil, terluar dan terjauh, kurangnya pasokan BBM menjadi sumbangsih lemahnya perekonomian disana. 

BBM merupakan komoditas strategis bagi masyarakat dan salah satu komoditas penting bagi pembangunan. Oleh karena itu, negara berkepentingan menyediakan BBM bagi masyarakat luas. Di sisi lain, tuntutan pembangunan yang adil dan merata semakin luas yang membutuhkan dukungan keuangan. Di tengah keterbatasan pendanaan APBN, muncul dilema dalam kebijakan alokasi APBN, khususnya dikaitkan dengan pencapaian masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, diperlukan analisis atas kebijakan alokasi belanja subsidi BBM atas perkembangan subsidi tersebut dan kepastian arah pencapaian tujuan negara. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan mengalokasikan subsidi dalam rangka penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau. 

Faktanya, Pemberian subsidi BBM kepada rakyat belum mencapai tujuan masyarakat adil sejahtera khususnya bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terpencil,terluar dan terjauh. Papua dan Papua Barat misalnya. selama ini sudah terbiasa membeli harga bahan bakar minyak BBM hingga Rp100 ribu per liter dibanding di Pulau Jawa atau pulau lainnya yang tidak lebih dari Rp10 ribu/liter. Letak geografis yang jauh berada di ujung timur Indonesia dan kondisi daerah yang berbukit-bukit diklaim sebagai salah satu penyebab mengapa harga BBM di pulau itu relatif sangat mahal, mengingat biaya distribusi yang juga mahal. Kondisi ini menyebabkan ada rasa ketidakadilan bagi masyarakat di Papua dan Papura Barat. Tidak ayal, harga-harga komoditas dan juga BBM pun merangkak naik jauh dari harga normal. 

http://bonsaibiker.com

Demi memenuhi rasa keadilan bagi segenap rakyat Indonesia, per 1 Januari 2017 pemerintah memiliki program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.36/2016. Tujuan Permen ESDM ini adalah percepatan pemberlakuan Harga Jual Eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia. Jenis BBM yang diatur untuk menerapkan program tersebut adalah jenis BBM tertentu yaitu minyak solar 48 (Gas Oil), minyak tanah dan BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bensin (Gasoline) RON 88. Program BBM satu harga di seluruh Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terpencil,terluar dan terjauh. 

Pertaminapun bergerak cepat dengan membangun lembaga penyalur di 150 titik pada 148 kabupaten /kota dan ditargetkan rampung hingga 2019 sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote dapat menikmati harga BBM yang sama pula. Pembangunannya dilakukan secara bertahap, sebanyak 54 titik tahun ini, lalu berlanjut 50 titik tahun depan, dan sebanyak 46 titik pada 2019.  Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, diharapkan masyarakat menjadi lebih leluasa dalam melakukan aktivitas ekonomi, lebih produktif dan distribusi barang menjadi lebih efisien sehingga memengaruhi harga-harga barang lainnya. 

http://pertamina.katadata.co.id

Selain BBM, pemerintah berencana menerapkan kebijakan elpiji satu harga di seluruh wilayah Indonesia. Ini seiring pemberlakuan penyaluran subsidi langsung pada elpiji ukuran tiga kilogram (kg). Penerapan elpiji satu harga baru bisa terlaksana bila penyaluran subsidi elpiji langsung bagi masyarakat miskin dan rentan miskin berjalan. Dengan begitu, hanya kedua golongan masyarakat tersebut yang berhak mendapat subsidi elpiji. Terkait program ini, pemerintah memiliki rencana khusus. Nantinya dalam menyalurkan subsidi langsung elpiji, akan menggunakan media kartu identitas, yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Kartu ini juga berfungsi sebagai uang elektronik. 

Peran Pertamina dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mewujudkan “satu harga BBM” di seluruh Indonesia merupakan langkah yang tidak mudah. Sejumlah kendala ditemui untuk mendukung kebijakan tersebut, diantaranya jalur distribusi yang berbiaya tinggi dari Sabang sampai Merauke. Beberapa langkah yang dilakukan Pertamina juga terkendala, seperti krisis harga minyak dunia yang turun hingga 16 persen. Selain itu, kapasitas produksi minyak mentah Indonesia tidak mencukupi sehingga perlu mengimpor sekitar 15 persen dari total kebutuhan minyak bumi 1,6 juta barel per hari. 

Mengingat berbagai kendala dan demi mendukung kebijakan pemerintah dalam melayani masyarakat secara langsung, Pertamina mengoptimalkan berbagai strategi. Strategi tersebut ditopang oleh lima pilar, yaitu meningkatkan bisnis di hulu migas, mendorong efisiensi produksi, merevitalisasi kilang minyak, membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas pemasaran, serta mendorong kinerja keuangan.   

Kesimpulannya, pemberlakuan BBM satu harga ini akan berjalan efektif jika didukung adanya pengawasan yang ketat, baik pihak pemerintah, kepolisian ataupun dari PT. Pertamina. Karena jika tidak akan dikhawatirkan adanya sistem kecurangan penjualan baik dari pihak SPBU ataupun kendaraan pribadi yang melakukan pembelian secara masal untuk dijual kembali. Untuk terus mendapatkan keadilan tentunya masih harus terus dilakukan pengkajian secara komperehensif terkait dampak sosial ekonomi terutama pada sistem ataupun mekanisme pengawasan dilapangan.

Referensi :

Konstitusionalitas Kebijakan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

PertaminaDukung Pemberlakuan Satu Harga BBM 

Satu Harga BBM Untuk KeadilanRakyat 

Mewujudkan BBM Satu Harga